Syarat Syarat Hukum Poligami di Indonesia
Syarat Syarat Hukum Poligami di Indonesia

Syarat Syarat Hukum Poligami di Indonesia

Syarat Syarat Hukum Poligami di Indonesia-Poligami adalah istilah umum untuk menyebut pernikahan dengan suami atau istri lebih dari satu. Ada dua bentuk poligami, yakni poligini atau laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, serta poliandri atau perempuan yang bersuami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Namun, karena poliandri bukan hal yang lumrah dilakukan, istilah poligami yang dimaksud biasanya merujuk pada poligini atau praktik laki-laki beristri banyak.

Syarat Syarat Hukum Poligami di Indonesia

Praktik poligami banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat Hindu pada zaman dulu, namun hanya dilakukan oleh para raja dan kasta tertentu saja. Poligami dilakukan dengan beberapa alasan, bisa karena masalah keturunan atau atas dasar adat istiadat dari leluhur.

Hukum Poligami Menurut Hukum Islam

mengenai syarat poligami di KUA atau syarat poligami bagi yang beragama Islam, secara garis besar, hukum poligami menurut hukum Islam memang tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Namun, dalam KHI terdapat syarat poligami lainnya yang harus diperhatikan

Syarat poligami

  1. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan.
  2. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
  3. Suami harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan
  4. Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika nekat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin diajukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Atas penetapan ini, istri/suami dapat mengajukan banding atau kasasi.Alasan yang sah yang dimaksud adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan
👉 TRENDING :   keutamaan shalat berjamaah